Komisi VIII DPR Serap Aspirasi Pemerintah dan Masyarakat Kalteng
Wakil Ketua Komisi VIII Sodik Mudjahid, foto : andri/hr
Tim Kunjungan Kerja Komisi VIII DPR RI yang dipimpin Wakil Ketua Komisi VIII Sodik Mudjahid melakukan kunjungan ke Kota Palangka Raya, Kalimantan Tengah (Kalteng), untuk serap aspirasi dibidang agama, sosial, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, penanggulangan bencana, Badan Amil Zakat Nasional (Baznas), dan Badan Wakaf Indonesia.
“Tugas dan fungsi DPR RI antara lain melakukan pengawasan. Jadi selain melakukan kunjungan kerja juga melakukan kunjungan spesifik seperti yang kami lakukan ke beberapa daerah yang terdampak bencana. Kami juga melakukan kunjungan dalam rangka mencari masukan terkait permasalahan yang ada di daerah, seperti kami lakukan di Kalteng ini,” kata Sodik Mudjahid, di Aula Eka Hapakat lantai 3 Kantor Gubernur Kalteng, Kamis (14/12/2017).
Sodik menjelaskan, saat ini UU terkait Penyandang Disabilitas sudah selesai. Pihaknya sedang melakukan penggodokan terhadap sejumlah rencana undang-undang (RUU) yaitu tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah, RUU Penghapusan Kekerasan Seksual, dan RUU Pekerja Sosial.
“Kenapa RUU Penghapusan Kekerasan Seksual perlu segera? Karena kekerasan seks semakin meningkat terus sekarang ini. Sehingga harus ditekan melalui perlindungan hukum,” tegas politisi F-Gerindra itu.
Sementara itu, Wakil Gubernur Kalteng Habib Siad Ismail menyampaikan, Pemprov Kalteng dalam upaya memberikan perlindungan bagi perempuan dan anak telah membentuk Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak (P2TP2A) di tingkat provinsi, kabupaten dan kota.
P2TP2A di tingkat provinsi maupun kabupaten kota dalam rangka memberikan perlindungan bagi perempuan dan anak dari berbagai jenis diskriminasi dan kekerasan lainnnya dilakukan melalui sosialisasi hingga sampai tingkat RT.
“Berbagai upaya penanganan dan pelayanan sesuai dengan operasional di P2TP2A. Kami terus berupaya menekan terjadi kekerasan ini. Oleh sebab itu, saya mengharapkan melalui kunjungan ini sekiranya Komisi VIII DPR RI dapat membantu mencarikan solusi atas segala permasalahan yang ada,” jelas Wagub Kalteng.
Usai melakukan pertemuan, Komisi VIII DPR RI juga menyerahkan bantuan senilai Rp. 2.200.000.000 untuk meningkatkan kinerja Pemprov Kalteng di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak di Kalteng. (man/sf/mp)
